Mengenal Musrenbang Perempuan

 

Pernah mendengar tentang Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Perempuan? Musrenbang merupakan forum menjaring aspirasi masyarakat yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Dikisahkan oleh Alimah Fauzan*

Musrenbang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan. Beberapa daerah di Indonesia, Musrenbang tidak hanya diselenggarakan oleh Pemdes yang melibatkan kaum laki-laki maupun perempuan. Di beberapa daerah di Indonesia, selain menyelenggarakan Musrenbang Reguler, juga ada Musrenbang Perempuan. Beberapa daerah yang menyelenggarakan Musrenbang Perempuan di antaranya ada di sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Lombok Timur dan Lombok Utara.

Musrenbang Perempuan di Aceh Barat

Di tahun 2016 ini, tepatnya Rabu, 16 Maret 2016, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, juga telah melaksanakan Musrenbang perempuan, anak dan disabilitas dalam upaya meningkatkan pengarustamaan gender. Menurut keterangan Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah di Meulaboh pada salah satu media, kegiatan perdana tersebut diharapkan mampu menyerap semua aspirasi semua lapisan masyarakat untuk mengakomodir semua rencana aksi daerah dalam pengarustamaan gender.Kegiatan perdana tersebut harapannya mampu menyerap semua aspirasi semua lapisan masyarakat untuk mengakomodir semua rencana aksi daerah dalam pengarustamaan gender.

Selama ini kepentingan perempuan terakomodir, namun kurang maksimal. Jadi kegiatan Musrenbang ini untuk memaksimalkan peran mereka perempuan, anak dan disabilitas dalam penerima manfaat pembangunan  baik dana APBK, APBA dan APBN.

Dalam Musrenbang Perempuan ini dihadiri oleh anak dan disabilitas yang dihadiri ribuan peserta dari anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas serta unsur Forkopimda Aceh Barat. Semua aspirasi yang disampaikan dalam forum Rencana Kerja  Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 Aceh Barat itu akan dikumpulkan yang kemudian disusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

Kata dia, hingga kini persentase partisipatif gender dalam Musrenbang baru tercapai 36 persen, artinya kondisi tersebut tetap berpengaruh terhadap pembangunan daerah untuk tahun selanjutnya, karena itu tingkat partisipasi gender harus lebih dimaksimalkan. Petunjuk teknis kerja 2016 juga sudah siap, program kerja sudah terukur antara tingkat kabupaten dan desa. Untuk dana pusat kita fokuskan pada posyandu dan kesehatan anak-anak, dua itu menjadi perhatian utama.

Program prioritas yang digambarkan seperti menyediakan tempat menyusui pada kantor pemerintahan maupun lembaga tempat kaum perempuan bekerja, karena sampai saat ini komposisi perempuan sebagai pegawai hampir mendominasi.

Kemudian mengupayakan segera membangun ruang terbuka hijau untuk anak bermain telah menjadi program prioritas serta menyediakan eradigitalisasi pelajar yang belum tersedia maksimal terkecuali hanya pada kawasan masuk zona pendidikan. Untuk penyandang disabilitas dan anak-anak terlantar akan disediakannya tempat khusus dan menyertakan program pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia. Dalam program ini juga tetap bersinergi dengan pembangunan dana desa.

Musrenbang Perempuan di Lombok Timur
musrenbang2
Suasana Musrenbang Perempuan di Lombok Timur.

Di Kabupaten Lombok Timur, Musrenbang perempuan pertama kali dimulai sejak tahun 2014. Hingga saat ini musrenbang perempuan Kabupaten Lombok Timur telah berlangsung tiga kali. Musrenbang perempuan ke tiga ini terus dikembangkan. Bahkan kegiatan ini tidak hanya berlangsung ditingkatan kabupaten juga dilangsungkan ditingkatan kecamatan.

Menurut Kepala Bidang Ekonomi Badan perencanaan pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Timur, M Sapwan, salah satu kabupaten di Indonesia salah satu kabupaten pertama menggelar Musrenbang khusus perempuan, dan ini kita terus kembangkan sampai di tingkat kecamatan.

Kegiatan Musrenbang perempuan tersebut bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas perempuan Lombok timur. Selain itu juga adanya perlakuan terhadap perempuan yang selama ini didominasi kepentingan kaum laki-laki tentu ini bagian dari langkah awal memberikan hak sepenuhnya bagi perempuan menyampaikan aspirasi.

Menurut keterangan Triyanti, aktivis pemerhati perempuan dari Yayasan Bakti pada salah satu media di Lombok Timur, inisiasi positif ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap perempuan yang selama ini di nomor duakan oleh kepentingan lainya.

Musrenbang Perempuan Pertama di Kabupaten Lombok Utara

Sementara Musrenbang Perempuan Pertama di Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan pada Senin, 21 Maret 2016 lalu. Musrenbang Perempuan pertama ini terlaksana atas kerjasama Pemda Kabupaten Lombok Utara dengan LPSDM-Institut KAPAL Perempuan. Berdasarkan keterangan dari Institute Kapal Perempuan melalui website dan social media resminya.

Terdapat beberapa catatan menarik dari pelaksanaan Musrenbang Perempuan yang dilaksanakan atas kerjasama masyarakat sipil dengan pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara pada 21 Maret 2016 lalu. Selain beberapa usulan penting yang dihasilkan oleh perempuan (yang dapat dibaca pada postingan KAPAL tentang Musrenbang Perempuan tanggal 23 Maret lalu), berikut ini merupakan beberapa poin penting yang perlu diketahui oleh kita semua.

  • Musrenbang Perempuan pertama di Lombok Utara ini membuktikan adanya keterbukaan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mewujudkan partisipasi masyarakat sipil khususnya perempuan dalam perencanaan pembangunan.
  • Perempuan yang hadir dalam Musrenbang Perempuan Lombok Utara sangat aktif berpartisipasi menyuarakan pendapatnya. Hal yang menarik, perempuan dari kalangan akar rumput dari delegasi Sekolah Perempuan berani dan mampu mengartikulasikan kepentingan perempuan.
  • Selama ini Musrenbang banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan belum banyak yang memberi perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun dalam Musrenbang Perempuan ini banyak usulan prioritas untuk melakukan pemberdayaan misalnya pendidikan kritis untuk perempuan akar rumput, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan tentang ekonomi perempuan dan lain-lain sehingga dapat berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
  • Hasil-hasil Musrenbang, akan diperjuangkan dalam Musrenbang reguler yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret. Oleh karena itu, para utusan Musrenbang perempuan mempersiapkan diri terutama anggota Sekolah Perempuan melakukan pertemuan untuk menyiapkan tim tambahan dan argumentasinya. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keputusan-keputusan umum dalam Musrenbang yang selama ini cenderung mengarah pada pembangunan infrastruktur.

Musrenbang Perempuan ini merupakan wujud nyata pengarusutamaan gender (PUG) dan mesti dilanjutkan sampai pada tataran monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, Gerakan Gender Watch kerjasama dengan program MAMPU ini melanjutkan upaya tersebut dengan membangun sebuah Komite Pemantau untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan khususnya perlindungan sosial tepat sasaran dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, perempuan dan kelompok marginal.

Musrenbang Perempuan, Efektif Kah?

Apakah Musrenbang Perempuan sudah cukup efektif melibatkan peran perempuan dan merespon kebutuhan perempuan dan marginal? Seperti yang sudah dijelaskan tentang Musrenbangdes Perempuan, Musrenbang Perempuan dinilai efektif untuk menyerap aspirasi perempuan dalam pembangunan. Hasil Musrenbang Perempuan akan dipertimbangkan dalam Musrenbang Reguler. Sehingga diharapkan Musrenbang akan menghasilkan rancangan pembangunan yang sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan. Selama ini, pelaksanaan Musrenbang di tingkat pusat, daerah, maupun desa/kelurahan, dinilai belum mengakomodir dan memperhatikan kebutuhan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang hanya formalitas tanpa pernah diberi kesempatan bersuara atau di dengar suaranya.

Atau Tidak Efektif?

Bagi sebagian pihak, pelaksanaan Musrenbang Perempuan juga dinilai kurang efektif. Mengapa? karena seharusnya yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas perempuan. Sehingga, Musrenbang tidak dikuasai elit-elit tertentu di desa maupun daerah. Sehingga perempuan tidak membuat mekanisme tersendiri. Namun bukan berarti pihak yang tidak begitu menyarankan adanya Musrenbang Perempuan ini tidak sejalah dengan prinsip dan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pihak yang tidak begitu menyarankan adanya Musrenbang Perempuan ini memiliki argumen tersendiri. Mereka sangat mendukung pengarusutamaan gender di Indonesia, namun pelaksanaan Musrenbang Perempuan di sejumlah daerah menurutnya kurang efektif. Selain memperpanjang proses, yang juga paling penting adal memperjuangkan agar Musrenbang Reguler yang telah ada itu didorong agar benar-benar mampu menghasilkan rancangan pembangunan. Sehingga hasilnya sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan marginal. Selama ini, pelaksanaan Musrenbang di tingkat pusat, daerah, maupun desa/kelurahan, dinilai belum mengakomodir dan memperhatikan kebutuhan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang hanya formalitas tanpa pernah diberi kesempatan bersuara atau didengar suaranya.

Demikian informasi tentang Musrenbang Perempuan di beberapa daerah. Saya tidak bertujuan untuk mengatakan bahwa adanya Musrenbang Perempuan itu lebih baik. Bukan pula untuk mengatakan bahwa tanpa Musrenbang Perempuan berarti tidak sejalan dengan program pengarusutamaan gender (PUG). Ketika tanpa Musrenbang Perempuan ternyata pemerintah daerah atau desa sudah bisa responsif terhadap kepentingan kelompok perempuan dan marginal, maka perempuan tidak harus membangun mekanisme tersendiri melalui Musrenbang Perempuan. Sehingga dalam tahapan pembangunan tidak lagi dikuasai elit tertentu. Jadi yang juga penting adalah bagaimana memperjuangkan agar mekanisme yang sudah ada ini (Musrenbang Reguler) didorong untuk lebih maksimal lagi melibatkan kelompok perempuan dan marginal, serta merespon kebutuhan kelompok perempuan dan marginal. Jangan sampai sudah membangun forum tersendiri atau mekanisme tersendiri dalam Musrenbang Perempuan, namun ketika duduk bersama Pemdes dan kelembagaan lain di desa ternyata suara perempuan masih tertutupi oleh suara elit.

Jadi, selain Aceh dan Lombok, bagaiman pengalaman di desa atau daerah anda? Mari berbagi kisah pengalaman tentang ini maupun perempuan di daerah anda.

 

===

Keterangan Penulis:

*Alimah Fauzan adalah gender specialist officer (GSO) Infest Yogyakarta, web program desa Infest Yogyakarta dapat dilihat di: SekolahDesa.

sumber gambar: Sumber gambar: lombokfm; Institute Kapal Perempuan

 

Kisah Lain

Spread the good inspiration
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares

Leave a comment