Kembali ke Ladang Menggapai Asa

Dikisahkan oleh Effi Permata Sari*

“Masyarakat tidak boleh mengambil kayu di hutan, setiap mobil yang keluar membawa kayu ditangkap. Rotan dan jernang pun tidak boleh diambil. Jadi apa yang harus kami lakukan?”

(Ibu Ita, Perempuan Baru Pelepat )

“Dahulu kami membuka hutan untuk membuat ladang agar mendapatkan tanah. Kami berlomba-lomba membuka lahan agar dapat tanah yang dekat dari dusun tetapi sekarang sudah sukar membuka hutan karena sudah sangat jauh dari dusun. Kami sekarang mulai berusaha agar kebun karet yang kami tanam dapat tumbuh baik dan menghasilkan.”

(Ibu Danis, Perempuan Baru Pelepat)

Ita, seorang perempuan Desa Baru Pelepat mengeluh tentang kondisi yang dialami masyarakat saat ini. Ucapan itu terlontar karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah negeri ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat hilang.

Masyarakat tidak siap dengan kondisi tersebut. Selama ini mereka menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka mengambil kayu dari hutan untuk dijual. Tidak ada mata pencaharian lain sebagai penopang pendapatan keluarga.

Walaupun pekerjaan mereka mengambil kayu, mereka sadar pentingnya melindungi hutan. Untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di hutan, masyarakat Baru Pelepat sejak tahun 2001 telah membuat hutan adat. Hutan adat ini bernama Hutan Adat Datuk Rangkayo Mulio yang berada di Bukit Siketan.

Hutan adat ini berguna sebagai cadangan bagi anak cucu mereka dan juga sebagai daerah tangkapan air. Ada beberapa upaya yang dilakukan masyarakat agar hutan adat ini aman dari pencurian kayu baik dari dalam desa maupun dari luar desa. Upaya yang dilakukan antara lain masyarakat bekerjasama dengan pemerintah desa dan badan perwakilan desa membuat peraturan desa tentang pengelolaan hutan adat.
Untuk lebih menguatkan peraturan tersebut, maka masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan dinas kehutanan dengan membuat peraturan daerah tentang pengelolaan hutan adat tersebut.

Tulisan ini mencoba mengangkat pengalaman perempuan Baru Pelepat yang berusaha lepas dari himpitan ekonomi keluarga setelah diberlakukannya Inpres No. 4 Tahun 2005. Desa ini merupakan lokasi penelitian ACM Jambi. ACM (Adaptive Collaborative Management) adalah pendekatan yang dipakai untuk mendorong proses multipihak dalam mengelola hutan dengan menekankan aspek adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Tim ACM bekerja dengan menggunakan metode Penelitian Aksi Partisipatif (PAR).

Di Kaki Bukit Siketan

12895401_10206039639253652_743990845_nWilayah desa ini berada di kawasan hutan dan merupakan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Dikelilingi perbukitan berhutan yang sebagian di antaranya telah disulap menjadi kebun masyarakat. Dari kejauhan nampak menjulang Bukit Siketan, tempat hutan adat mereka. Jarak tempuh bisa 3-8 jam dari ibu kota kabupaten (Muara Bungo) tergantung kondisi cuaca. Jalan tanah merah dan berbukit-bukit menjadi berlumpur di musim hujan.

Pemukiman penduduk berada di tepi Sungai Pelepat. Terdapat empat dusun, dua dusun asli (Baru Tuo dan Pedukuh) dan dua dusun bentukan program transmigrasi (Lubuk Beringin dan Lubuk Pekan). Kegiatan masyarakat mulai berjalan seiring dengan tingginya matahari.

Anak-anak berangkat ke sekolah, perempuan dengan membawa ambung (keranjang rotan yang ditumpukan di kepala) dan berbekal nasi secara berkelompok berangkat ke ladang. Laki-laki memanggul gergaji mesin
(chainsaw) berjalan menuju hutan. Mobil truk melaju melintasi desa memuat kayu balak (kayu bulat hasil pembalakan).

Mata pencaharian utama masyarakat adalah bebalok (mengambil kayu di hutan) dan berladang. Pembalakan kayu ini sudah lama mereka lakukan. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari ladang, sedangkan kebutuhan yang lain seperti berobat, pendidikan dan kebutuhan lainnya dari pembalakan kayu. Perempuan menghabiskan waktu bekerja di ladang sedangkan laki-laki ke hutan membalak kayu. Kayu diambil untuk dijual ke toke atau sawmil.

Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran yang sebagian besar didapatkan dari ladang. Kebutuhan protein diambil dari ikan yang ada di sungai. Mereka jarang sekali bisa mengkonsumsi telur dua kali seminggu, apalagi minum susu. Anak bayi dan balita seringkali diberi susu kental manis karena tidak sanggup membeli susu formula.

Tiap tahun masyarakat membuka hutan untuk ladang. Pembukaan ladang dilakukan sehamparan dengan berkelompok. Dari penebasan belukar sampai ladang siap tanam dilakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan.

Demikian pula ketika menanam padi (dengan cara ditugal) dilakukan bersama-sama. Namun dalam pemeliharaannya seperti membersihkan rumput dilakukan perempuan. Ladang ditanami padi dan cabai rawit serta karet. Masyarakat biasanya membuat pondok di ladang karena jarak yang begitu jauh dari pemukiman agar mudah merawat tanaman.

Setelah panen padi dan cabai rawit, ladang lebih banyak ditinggal. Penyebabnya sebagian besar masyarakat sudah pulang ke dusun sehingga perempuan takut untuk menjaga ladang sendirian. Perempuan mempunyai kegiatan sosial yang cukup tinggi. Hari Jum’at yang merupakan hari libur adalah hari yang paling padat kegiatannya.

Kegiatan yasinan kelompok, upacara ritual keagamaan yang lain selalu dilakukan di Hari Jum’at. Perempuan tergabung dalam kelompok yasinan pada masing-masing dusun. Kelompok ini bertemu tiap minggunya. Kegiatan ini dilakukan bergiliran tiap rumah setiap periode. Biasanya dimulai setelah hari raya idul fitri dan berakhir menjelang bulan puasa. Di dalam kelompok ini, perempuan tidak hanya berkegiatan membaca Surat Yassin (salah satu bagian dari Al Qur’an), tetapi juga berkumpul untuk membicarakan masalah desa.

Sebelum Inpres Turun

Sebelum tahun 1970-an masyarakat menggantungkan hidup pada kebun karet. Banyak kebun karet yang berproduksi, padi mereka tanam di sawah menggunakan kincir air dari Batang Pelepat. Laki-laki menyadap karet sedangkan perempuan pergi ke sawah dan ladang. Hasil hutan yang biasa digunakan masyarakat berupa kayu untuk bahan bangunan, rotan, madu yang sifatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saja tidak untuk diperjualbelikan.

Selain itu juga hutan sebagai tempat memburu hewan karena populasi hewan masih banyak. Sejak tahun 1970-an, beberapa perusahaan kayu mulai beroperasi di sana, di antaranya PT. Mugitriman (1975), PT. Rimba Karya Indah (RKI) (1980), PT. Gajah Mada (1980). Masuknya HPH di tahun 1970-an tersebut dinilai masyarakat sangat menguntungkan. Hasil pembalakan kayu lebih cepat dinikmati dan hasilnya lebih besar daripada hasil menyadap karet, sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk mengambil kayu.

Perkebunan karet masyarakat menjadi terlantar. Perempuan menjadi lebih berperan di kebun dan ladang karena laki-laki masuk ke hutan membalak kayu. Hasil dari kebun dan ladang menjadi sedikit karena berkurangnya tenaga untuk mengolah. Selain itu lokasi ladang yang jauh dari pemukiman membuat perempuan takut untuk menjaganya setiap hari. Hasil kayu yang didapatkan ternyata tidak mampu menyejahterakan, justru membuat masyarakat menjadi konsumtif.

Masuknya program transmigrasi tahun 1997 semakin menghancurkan perekonomian masyarakat. Kebun karet rakyat dibabat dan berubah fungsi menjadi lahan pemukiman dan lahan usaha transmigrasi. Transmigrasi lokal ini menggunakan dana reboisasi yang diperuntukkan bagi perambah hutan agar tidak merambah hutan lagi, dan juga sebagai kompensasi bagi masyarakat desa tetangga (Sei Beringin dan Rantau Keloyang) yang terkena proyek tambang batubara. Hilangnya mata pencaharian masyarakat memberikan dampak semakin kencangnya penebangan hutan, karena masyarakat tidak punya kebun karet yang
dapat disadap.

Setelah hutan diharamkan

Kebijakan pemerintah ini mengatur tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di hutan dan peredarannya. Kenyataannya di lapangan, rotan dan jernang yang dibawa keluar oleh masyarakat juga ditangkapi, dalihnya rotan- rotan tersebut berasal kawasan penyangga taman nasional. Pelarangan ekspor rotan tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 512 Tahun 1998. Rotan bulat yang dapat diekspor adalah rotan yang diperoleh melalui ijin, sehingga harus ada surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Agar mereka bisa bertahan hidup terpaksa mereka mengeluarkan secara sembunyi-sembunyi dan jumlahnya sedikit. Albajuri, seorang sopir angkutan desa berkata, “Bila kondisi ini berlangsung terus-menerus masyarakat akan mati. Untuk mengantarkan rotan dan jernang ke toke (pedagang pengumpul) kami harus sembunyi-sembunyi dan dibawa sedikit-sedikit, soalnya kalau bawa banyak dan tertangkap akan rugi besar. Jadi biarlah sedikit saja dan kalau tertangkap, kan masih ada lagi yang lain.”

Inpres No.4 Tahun 2005 semakin mengubah kehidupan masyarakat. Ini bisa terlihat dari berkurangnya jumlah warung penyedia kebutuhan sehari-hari, semakin sulitnya akses masyarakat ke luar desa karena mahalnya ongkos, meningkatnya jumlah laki-laki yang menganggur, semakin beratnya beban perempuan, dan banyak terjadi kasus pencurian. Padahal, sebelum peraturan itu keluar, di desa itu terdapat delapan warung (sekarang, hanya tiga yang masih buka). Ke delapan warung tersebut mempunyai stok barang yang sangat banyak.

Perputaran uang cepat, daya beli masyarakat tinggi dan para pedagang sering ke pasar di Muara Bungo untuk menambah barang dagangannya. Berkurangnya jumlah toko tersebut disebabkan biaya transportasi yang cukup besar sedangkan perputaran uang di toko lambat. Masyarakat banyak yang berhutang di toko dan mau tidak mau pedagang harus memberikan hutang karena sebagian besar mereka mempunyai ikatan keluarga yang cukup dekat. Untuk mengurangi kerugian karena sukar untuk menagih hutang, maka pedagang tidak menambah stok barang dan menghabiskan barang yang lama sambil menunggu hutang dibayar.

Bila barang terus tersedia mereka akan terus berhutang. Pemberlakuan kebijakan pemerintah ini menyebabkan mobilisasi masyarakat ke luar desa berkurang. Untuk berbelanja kebutuhan saja mereka harus menyiapkan biaya transportasi yang cukup besar sekitar Rp 30.000 sampai Rp 40.000, belum lagi uang untuk belanja. Sekarang ini dalam sehari paling-paling hanya dua hingga lima orang yang dapat bepergian ke luar desa, padahal ada dua mobil angkutan desa (masing-masing biasanya mengangkut 10 orang penumpang) dengan jurusan yang berbeda, yaitu ke pasar Rantau Panjang di Kabupaten Merangin dan Pasar Muara Bungo di ibukota Kabupaten Bungo.

Jumlah pengangguran terutama laki-laki semakin banyak, dari 171 laki-laki yang berada pada usia produktif hanya 20% yang bekerja (ACM Jambi, 2004). Selama ini mereka melakukan pembalakan kayu, sekarang pekerjaan yang dapat mereka lakukan dialihkan dengan menyadap sisa-sisa kebun karet. Karet yang disadap adalah milik orang lain yang berasal dari luar desa karena kebun karet mereka sendiri selain terlantar juga sebagian telah berubah menjadi lokasi transmigrasi.

Hanya sebagian kecil saja yang bisa menyadap karet, karena jumlah kebun karet yang sudah berproduksi kecil sekali dan tidak mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Ini menyebabkan angka pengangguran semakin besar. Terbatasnya jumlah kebun yang bisa disadap, menyebabkan beberapa orang terpaksa menjadi buruh sadap karet di desa lain.

Beberapa kejadian pencurian juga terjadi. Ironisnya barang yang dicuri adalah beras, gula, rokok dan bahan makanan pokok yang lain. Ini menunjukkan kondisi masyarakat sudah benar-benar kacau. Walaupun pembalakan kayu dilarang, masih ada sebagian masyarakat yang mengambil kayu. Kayu yang diambil dipecah menjadi papan-papan dan ketika dibawa keluar dalam jumlah yang sedikit, dilakukan malam hari. Kayu berupa papan dijual pada bangsal kayu (pedagang yang menjual kayu berupa papan, kayu untuk tiang). Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini tidak begitu besar karena setelah dipotong biaya operasional tinggal sedikit sisa uangnya.

Kebijakan pemerintah ini membuat beban perempuan semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bisa mereka dapatkan dari ladang. Biasanya untuk kebutuhan yang lain bisa diusahakan oleh laki-laki, namun sekarang tidak bisa lagi karena penghasilan laku-laki tidak ada. Akibatnya perempuan harus bekerja lebih berat. Karena mereka hanya bisa bekerja di bidang pertanian dan tidak punya keterampilan yang lain, maka mereka menjadi buruh upahan. Pekerjaan yang diupahkan seperti upah nebas, upah merumput dan upah panen.

Sebenarnya laki-laki bisa juga bekerja di ladang, namun menurut adat kebiasaan pekerjaan menyiangi atau membersihkan rumput di ladang orang (buruh) adalah pekerjaan perempuan. Bila mereka melakukan pekerjaan itu di ladang sendiri tidak masalah, namun bila dilakukan di ladang orang lain dianggap melanggar adat, apalagi kerjanya dilakukan bersama-sama dengan perempuan. Hal ini terungkap ketika seorang warga bernama Anas yang menyuruh istrinya agar dirinya dapat menumpang kerja di ladang Bu Kades. Bu Kades menjawab, “Saya tidak bisa mengupah dia, karena ini adalah pekerjaan perempuan nanti bisa kena denda adat. Padahal saya kasihan melihat istrinya yang hamil tua. Kalau istrinya yang kerja nanti melahirkan pula di ladang.”

Kiat perempuan Baru Pelepat menghadapi himpitan ekonomi

12935375_10206039639213651_867511186_nDalam kondisi ekonomi yang buruk, para perempuan melihat perlunya sumber pendapatan pengganti. Satu-satunya yang bisa dikerjakan dan diusahakan adalah membuat kebun karet karena mereka sudah terbiasa pada pekerjaan itu. Ladang yang selama ini tidak dirawat mulai dirawat kembali. Mereka kembali ke kebun karet yang selama ini terlantar. Pembukaan ladang sekarang bukan lagi untuk perluasan tanah milik, tetapi benar-benar untuk membuat kebun karet yang bisa disadap.

“Dahulu kami membuka hutan untuk membuat ladang agar mendapatkan tanah. Kami berlomba-lomba membuka lahan agar dapat tanah yang dekat dari dusun tetapi sekarang sudah sukar membuka hutan karena sudah sangat jauh dari dusun. Kami sekarang mulai berusaha agar kebun karet yang kami tanam dapat tumbuh baik dan menghasilkan,” kata Bu Darnis.

Seperti telah diutarakan di atas, perempuan tergabung dalam kelompok yasinan. Kelompok perempuan ini adalah salah satu institusi informal yang ada di desa. Penelitian aksi partisipatif yang dilakukan tim ACM Jambi juga berfokus untuk meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat desa.

12919255_10206039639053647_1187888962_nDalam suatu pertemuan kelompok perempuan tingkat desa, mereka membicarakan tentang bagaimana kondisi ideal perempuan Desa Baru Pelepat 25 sampai 30 tahun ke depan. Salah satu teknik yang dipakai fasilitator adalah teknik Skenario Masa Depan (Future Scenario). Dengan menggunakan teknik ini kelompok perempuan desa menggambarkan kondisi ideal perempuan di masa yang akan datang.

Dari gambaran yang dibuat, hal yang paling pokok adalah adanya mata pencaharian yang mantap terutama kebun. Kuatnya organisasi kelompok perempuan juga merupakan hal yang sangat diinginkan. Untuk mewujudkan perempuan yang terampil, anak perempuan harus didukung untuk terus bersekolah. Hal ini berdasarkan pengalaman masa lalu yang menunjukkan banyaknya perempuan desa yang buta huruf dibandingkan laki-laki. Kondisi ini terjadi karena pada jaman dulu ada larangan bagi perempuan untuk bersekolah. Perempuan tugasnya di dapur sehingga cukup laki-laki saja yang sekolah.

Untuk membuat kebun karet yang bisa disadap, perempuan membuat perencanaan bersama dalam kelompok. Hutan yang dibuka untuk membuat kebun harus sehamparan agar mudah dalam pengendalian hama. Kebun akan dirawat intensif dan ditunggui paling tidak tiga tahun menjelang tanaman karet besar. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan sangat disadari adalah perlunya kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan pembentukan kebun ini. Selain bekerja di ladang membuat kebun, mereka juga mengembangkan kerajinan anyaman bambu.

Keterampilan menganyam ini sesungguhnya telah mereka dapatkan secara turun-temurun. Hasil anyaman ini pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja seperti tikar, keranjang, tempat nasi dan peralatan sehari-hari lainnya. Hasil kerajinan ini ternyata diminati pasar sehingga PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Desa Baru Pelepat melakukan pelatihan anyaman yang bisa mengikuti selera pasar. Bahan baku dalam pelatihan anyaman ini adalah bambu karena bahan baku ini banyak tersedia di sekitar desa. Dengan meningkatkan keterampilan menganyam, kini mereka sudah bisa memproduksi anyaman yang dapat dijual.

Besarnya keinginan untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup ternyata tidak bisa hanya mengandalkan tenaga saja. Modal usaha merupakan permasalahan berikutnya. Dahulu modal untuk membuka ladang berasal dari pembalakan kayu, sedangkan sekarang tidak bisa lagi. Mendekati pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan modal adalah salah satu solusinya.

Kelompok perempuan akhirnya berkunjung ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi, Kabupaten Bungo. Tujuan kunjungan ini adalah memberitahukan kepada instansi tersebut bahwa di Desa Baru Pelepat sudah ada kelompok kerajinan anyaman. Selain itu juga mencari peluang-peluang untuk pemasaran produk dan pengembangan usaha. Gayung pun bersambut, pada perayaan ulang tahun Kabupaten Bungo, kelompok anyaman Desa Baru Pelepat ini diminta oleh instansi tersebut untuk mengisi stan pameran pembangunan.

Dengan didampingi oleh fasilitator ACM, kelompok perempuan bersama-sama mencari modal usaha. Kelompok perempuan ini membuat proposal kegiatan dan diajukan ke Dinas Kehutanan, Kabupaten Bungo untuk program bantuan usaha produktif yang dimiliki dinas tersebut. Kelompok perempuan ini juga difasilitasi untuk berinteraksi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi, Kabupaten Bungo untuk pengembangan kerajinan anyaman bambu. Mereka juga membuat proposal bantuan dana untuk modal dan pengembangan kelompok ke
instansi ini.

Kesimpulan dan Hikmah

Demikianlah cerita kaum perempuan Desa Baru Pelepat dalam upaya menciptakan sumber penghasilan alternatif setelah keluarnya Inpres tentang penebangan ilegal tersebut. Usaha pemerintah mengeluarkan Inpres ini pada dasarnya baik karena bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.

Pengambilan hasil hutan baik kayu dan bukan kayu perlu ada aturan yang jelas sehingga pada akhirnya tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Sayangnya, peraturan pemerintah semacam ini seringkali tidak sampai ke masyarakat desa, apalagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa. Kesan yang timbul di masyarakat justru peraturan tersebut menyengsarakan rakyat karena minimnya alternatif sumber pendapatan. Cerita di atas juga memberikan beberapa hikmah yang perlu dijadikan pelajaran.

Pertama, eksploitasi hutan besar-besaran di era HPH pada tahun 1970-an dan 1980-an telah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Selain hilangnya hutan, dampak lanjutannya adalah terlantarnya areal persawahan dan perkebunan karet rakyat karena masyarakat desa lebih suka mencari kayu dibanding merawat sawah dan kebun karet.

Kedua, pada saat-saat seperti ini beban perempuan menjadi bertambah. Mereka harus juga turut berupaya dalam menciptakan sumber pendapatan keluarga di samping tetap menjalankan tugas domestiknya.[]

*Effi lahir di Padang 19 Januari 1976. Ia menyelesaikan kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jambi pada tahun 2000. Kiprah di dunia LSM dimulai sejak 2001 di Yayasan Gita Buana, Jambi. Sampai sekarang Effi terlibat aktif sebagai pendamping masyarakat pada program ACM-Jambi. Tulisan berjudul “Kembali Ke Ladang Menggapai Asa” ini merupakan salah satu pengalaman pendampingannya yang telah diterbitkan dalam kumpulan pengalaman lainnya dalam buku “Dari Desa ke Desa: Dinamika Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”, hal 71-81, tahun 2007.

About Perempuan Berkisah 172 Articles
Perempuan Berkisah menerima tulisan dari siapapun yang ingin berbagi kisah seputar isu perempuan, baik isu pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, sosial dan isu perempuan di bidang-bidang lainnya. Tulisan dapat dikirim ke perempuan.berkisah@gmail.com. Terimakasih.

Be the first to comment

Leave a Reply