Ketika Nasib Perempuan Membawanya Menjadi Kepala Keluarga

    Benar, perjalanan hidup anak manusia tidak selalu manis dan lurus-lurus saja. Termasuk dalam sebuah hubungan laki-laki dan perempuan, bisa jadi langgeng atau bahkan berakhir pahit. Mungkin karena bercerai? Ditinggal meninggal dunia? Ditinggalkan tanpa tanggung jawab nafkah lahir dan bathin? dan sebagainya. Semua itu akan berdampak besar bila yang menjadi pihak pesakitan/korban adalah perempuan. Ya, kalau perempuan yang ditinggal suami ini berpendidikan dan memiliki penghasilan atau life skills? Kalau tidak? Bagaimana selanjutnya? Maka hidup serasa sempit dan dunia ini sudah tak menarik sama sekali. Apalagi bila ada tanggungan yang menjadi beban hidupnya? Ada banyak perempuan-perempuan kita yang hidup dalam kemiskinan dengan tanpa kemampuan yang memadai untuk membiayai kehidupannya bersama anak-anak atau tanggungannya. Mereka ini kebanyakan tidak berdaya. Sehingga pekerjaan serabutan pun dilakukan. Mereka tumbuh menjadi kepala keluarga yang menanggung dan membiayai keluarganya. Anak dan orang tua atau saudara yang hidup bersamanya.

Dikisahkan oleh Titien Agustina*

Siapakah yang tahu perjalanan hidup manusia? Siapa pula yang tahu nasib dan takdir manusia? Karena semua itu ada dalam ranah “pengetahuan” Allah SWT. Manusia sepenuhnya tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan terhadap masalah itu sedikitpun. Rahasia itu sepenuhnya milik Sang Pencipta. Sehingga pertemuan (dalam bahasa agama disebut dengan jodoh) dan perpisahan (cerai mati, cerai hidup, dll) berjalan dalam rel yang Tuhan telah tentukan.

Oleh karena itu perjalanan hidup anak manusia tidak selalu manis dan lurus-lurus saja. Sehingga perjumpaan  itu bisa berakhir pahit. Mungkin karena bercerai? Ditinggal meninggal dunia? Ditinggalkan tanpa tanggung jawab nafkah lahir dan bathin? dan sebagainya. Semua itu akan berdampak besar bila yang menjadi pihak pesakitan/korban adalah perempuan. Ya kalau perempuan yang ditinggal suami ini berpendidikan dan memiliki penghasilan atau life skills? Kalau tidak? Bagaimana selanjutnya? Maka hidup serasa sempit dan dunia ini sudah tak menarik sama sekali. Apalagi bila ada tanggungan yang menjadi beban hidupnya? Wow, kasihan sekali.

Ada banyak perempuan-perempuan kita yang hidup dalam kemiskinan dengan tanpa kemampuan yang memadai untuk membiayai kehidupannya bersama anak-anak atau tanggungannya. Mereka ini kebanyakan tidak berdaya. Sehingga pekerjaan serabutan pun dilakukan. Mereka tumbuh menjadi kepala keluarga yang menanggung dan membiayai keluarganya. Anak dan orang tua atau saudara yang hidup bersamanya.

Memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga

Data Susenas Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13.60% atau sekitar 6 juta rumah tangga yang mencakup lebih dari 30 juta penduduk. Dibandingkan dengan data tahun 2001 masih dibawah 13%, data ini menunjukkan kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun.
Sampai tahun 2012, diperkirakan sudah ada sekitar 7 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga. Jumlah ini mewakili lebih dari 14% dari total jumlah rumah tangga di Indonesia. Mayoritas dari perempuan kepala keluarga ini hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan dibawah US 1 dollar. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka banyak mengandalkan usaha disektor informal alias kerja serabutan. Seperti berdagang, menjadi buruh tani, pembantu rumah tangga, menjahit, jaga toko, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia, kepala keluarga adalah suami atau laki-laki.  Selain itu, nilai sosial budaya umumnya juga masih menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat. Oleh karena itu keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga tidak sepenuhnya diakui baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.  Sebagai akibatnya perempuan kepala keluarga menghadapi diskriminasi hak dalam kehidupan sosial politiknya.

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan kualitas sumberdaya perempuan kepala keluarga yang rendah. Melihat kenyataan pahit yang ada di daerah konflik, pada akhir tahun 2000 Komnas Perempuan awalnya ingin mendokumentasikan kehidupan janda yang ada di wilayah konflik. Berdasarkan keinginan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespon permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka.

Akhirnya upaya itu mendapat dukungan dan dana hibah dari Japan Social Development Fund (JSDF) melalui Trust Fund Bank Dunia dengan nama kegiatannya “Widows Project”. Tetapi kemudian Komnas Perempuan meminta Nani Zulminarni yang pada saat itu merupakan Ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) menjadi Koordinator program ini.

Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, Nani kemudian mengusulkan mengintegrasikan kedua gagasan awal ini ke dalam sebuah upaya pemberdayaan yang lebih komprehensif. Untuk itu “Widows Project” atau “Proyek untuk Janda” diubah tema dan judulnya menjadi lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda lebih pada kedudukan, peran, dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai stereotype negatif. Oleh karena itu Nani mengusulkan nama kegiatan ini dengan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat  Program PEKKA yang disepakati oleh semua pihak. Selanjutnya kata “Pekka” juga dipergunakan untuk menyingkat “Perempuan Kepala Keluarga”.

Penggunaan istilah PEKKA juga membuka lebih luas komunitas perempuan miskin yang dapat difasilitasi program ini seperti para perempuan yang berstatus mengambang karena suami pergi merantau tak berberita, perempuan hamil dan mempunyai anak setelah di tinggal laki-laki yang tidak bertanggungjawab, lajang yang belum kawin yang menanggung beban keluarga dan para istri yang suaminya cacat atau sakit permanen. Kelompok perempuan ini pun menghadapi stigmatisasi dan persoalan-persoalan yang mirip dengan para janda pada umumnya.

Program PEKKA dimulai pada Desember 2001 dengan visi pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Adapun misi PEKKA adalah mengorganisir dan memfasilitasi perempuan kepala keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraannya, memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya, mampu berpartisipasi aktif pada setiap siklus pembangunan di wilayahnya, memiliki kesadaran kritis akan haknya sebagai manusia dan warga negara, serta mempunyai kontrol mereka terhadap diri dan proses pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.
Untuk mencapai visi dan misinya, PEKKA melakukan kegiatan utama yaitu :

  • Membangun visi dan misi serta perspektif keadilan serta kesetaraan kelas dan gender;
    Meningkatkan kapasitas tekhnis, manajerial, kepemimpinan, dan personal pekka dalam menyikapi hidupnya;
  • Mengembangkan organisasi dan jaringan pekka hingga menjadi sebuah gerakan;
  • Mengadvokasi kebijakan dan mengkampanyekan perubahan nilai agar lebih adil gender;
  • Mendokumentasi dan mempublikasikan kisah kehidupan, perjuangan dan aktivitas perempuan kepala keluarga.

Dengan demikian Pekka sangat bermanfaat dalam peran aktifnya memberdayakan perempuan yang sedang menghadapi persoalan sekitar kehidupannya, sementara dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau memberdayakan kehidupannya dengan baik. Organisasi ini membantu memfasilitasi bagi para perempuan yang berada di sektor informal. Apalagi pada kenyataannya ada sekitar 70 persen sektor informal digerakkan oleh perempuan yang tidak tercatat secara statistik. Kemudian 80 persen dari upah di sektor formal diterima laki-laki, kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Linda Agum Gumelar. Inilah ketimpangan-ketimpangan yang belum responsif gender.

Berdasarkan hal tersebut, inilah salah satu alasan mengapa perempuan perlu terjun dan berkiprah di parlemen. Karena ada sekian banyak persoalan kaumnya yang masih belum terangkat dan tersuarakan dalam berbagai kebijakan publik yang bisa mensetarakan perempuan dengan laki-laki di republik ini. Mestinya perempuan bisa mendapatkan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang sama dengan laki-laki di Negara ini. Semoga para perempuan terpilih yang akan dilantik untuk menduduki kursi legislatif 2014 ini memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap persoalan-persoalan mendasar seperti tersebut. Aaamiiin.

=======

Keterangan Penulis:
Titien Agustina adalah Dosen Yayasan Pendidikan KORPRI Prov. Kalsel pada STIMI Banjarmasin.
Kisah ini merupakan salah satu pengalamannya pada tahun 2014 tulisannya yang bisa diakses di blognya

About Perempuan Berkisah 174 Articles
Perempuan Berkisah menerima tulisan dari siapapun yang ingin berbagi kisah seputar isu perempuan, baik isu pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, sosial dan isu perempuan di bidang-bidang lainnya. Tulisan dapat dikirim ke perempuan.berkisah@gmail.com. Terimakasih.

Be the first to comment

Leave a Reply