Pernyataan Sikap Perempuan Indonesia Anti Kekerasan

Pengalaman sejarah kekerasan perempuan dalam perubahan politik di Indonesia, dimulai sejak tahun 1965 dan mengalami puncaknya pada Mei 1998, dimana sejumlah perempuan etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan, terjadi di setiap perubahan dan konflik politik yang terjadi di Indonesia. Diawali dengan ujaran-ujaran kebencian yang mendiskriminasi dan seksis terhadap perempuan serta ancaman kekerasan yang menyasar tubuh dan seksualitas perempuan.

Kami, Perempuan Indonesia Anti Kekerasan, akhir-akhir menyaksikan dan mengamati munculnya ujaran-ujaran kebencian, utamanya di media sosial, yang bisa berdampak pada kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi pada proses kampanye Pemilihan Kepala Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pada tanggal 14 Maret 2017 kami mendapati unggahan Sdr. Dwi Ardika (yang diduga diunggah pada tanggal 12 Maret 2017) yang diantaranya berbunyi:

“Intinya yg dukung ahok tu goblok dan gk bermoral halal darahnya dibunuh dan halal jga kalau wanita diperkosa rame-rame…” (diunduh dari laman FB)

Ujaran di atas secara jelas menyatakan, wanita halal diperkosa beramai-ramai, telah merendahkan martabat perempuan sebagai ciptaan Tuhan, bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta dapat berdampak pada stereotyping/pelabelan, stigma, diskriminasi, kekerasan, dan kebencian terhadap perempuan. Lebih jauh, ujaran ini dan sejenisnya, dapat berdampak pada terjadinya konflik.

Perkosaan adalah serangan seksual yang ditujukan pada bagian tubuh dan seksualitas perempuan, yang mengakibatkan kehancuran dan integritas tubuh perempuan. Perkosaan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut, mempermalukan, merendahkan dan melukai masyarakat. Dalam konteks konflik, perkosaan digunakan sebagai alat untuk menaklukan, menghukum dan alat teror untuk melemahkan pihak lawan. Hal ini terjadi karena perempuan kerap diposisikan sebagai objek seksual, objek pengaturan, dan objek ekspresi kuasa oleh kekuasaan maskulin- patriarkhi.

Oleh sebab itu, kami, Perempuan Indonesia Anti Kekerasan, menyatakan:

1. Diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang bertentangan dengan hukum Indonesia, di antaranya UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk-Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

2. Ujaran-ujaran kebencian (hate-speech) terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat berbahaya yang bertentangan dengan hukum Indonesia; yang merendahkan martabat perempuan sebagai ciptaan Tuhan, bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; serta dapat berdampak pada stereotyping/pelabelan, stigma, diskriminasi, kekerasan, dan kebencian terhadap perempuan. Lebih jauh, ujaran ini dan sejenisnya, dapat berdampak pada terjadinya konflik.

3. Menuntut Negara, khususnya Bapak Presiden RI, Ir. Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, untuk secara proaktif merespon serius adanya dan/atau ditemukannya ujaran-ujaran kebencian (hate-speech) terhadap perempuan; menindak tegas pelaku; dan mengantisipasi serius kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam konstelasi politik yang berlangsung.

4. Mendukung dan menuntut Kepolisian RI, untuk menindaklanjuti laporan kami dan melaksanakan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate-Speech), tanggal 8 Oktober 2015, dalam hal ini terkait dengan aspek gender dan jenis kelamin perempuan, yang dapat berakibat pada tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

5. Menyerukan kepada seluruh elemen Bangsa Indonesia, laki-laki dan perempuan, untuk bersatu padu menyelamatkan proses demokrasi dari segala bentuk teror dan kekerasan yang menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Ita Fadia Nadya 0818 0420 5830
Valentina Sagala 0878 8755 6055
Helga Worotitjan 085248961449
Pratiwi Febry 0813 8740 0670

Demikian Pernyataan Sikap Perempuan Indonesia Anti Kekerasan.

Jakarta, 17 April 2017

About Perempuan Berkisah 168 Articles
Perempuan Berkisah menerima tulisan dari siapapun yang ingin berbagi kisah seputar isu perempuan, baik isu pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, sosial dan isu perempuan di bidang-bidang lainnya. Tulisan dapat dikirim ke perempuan.berkisah@gmail.com. Terimakasih.

Be the first to comment

Leave a Reply