Dimana Keadilan Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan?

Sebuah peristiwa buruk terus terngiang dalam pikiran seorang perempuan. Entah sampai kapan membekas dalam ingatan dan hatinya. Bagi perempuan yang mengalami kekerasan secara langsung, menghilangkan peristiwa buruk itu bukanlah hal mudah. Bahkan meskipun kekerasan itu tidak menyakitinya secara fisik, amun sangat menyakiti batin dan mental orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang tertentu bahkan tidak hanya mengalami trauma, namun juga depresi berat yang berujung bunuh diri.

Dikisahkan oleh Ellsyea Linawati*

Seorang perempuan berinisial SF (48), Pekerja Rumah Tangga (PRT) di salah satu rumah di kawasan Depok. Memasuki usia senjanya, SF masih harus mencari nafkah utama bagi keluarganya. Sayangnya, peristiwa tak terduga seumur hidupnya terjadi saat dia bekerja sebagai PRT. SF harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang pencuri yang masuk ke rumah majikannya di Kompleks IPTN, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada Kamis, 20 September 2018. Tidak hanya itu, pelaku juga mengancamnya dengan senjata tajam sebelum memperkosanya, kemudian pelaku dengan teganya mencuri barang-barang milik SF dan kemudian melarikan diri.

Hal ini tentu saja menyebabkan trauma yang mendalam bagi SF. Oleh karena trauma yang mendalam tersebut pula, SF harus meninggalkan pekerjaan yang telah ia lakoni selama 5 tahun tersebut dan kembali ke kampung halamannya di Cirebon lantaran sudah tidak sanggup. Ia hanya berharap bahwa kasus ini dapat dengan cepat diselesaikan oleh pihak berwajib sehingga ia dapat kembali ke kampung halamannya dengan tenang.
Menurut penuturan SF, pelaku memperkosa dirinya setelah SF memergoki pelaku sedang mencuri di rumah majikannya. Saat itu juga, pelaku langsung membawa SF ke kamar dan langsung menjalankan aksinya. Hal tersebut mungkin saja dilakukan oleh pelaku lantaran pelaku merasa terancam akan kehadiran SF saat ia sedang menjalankan aksi pencuriannya sehingga ia langsung melakukan sesuatu untuk membuat korban bungkam dan karena kebetulan korbannya adalah perempuan, maka hal yang dilakukan pelaku adalah memperkosanya. (Lova C, KOMPAS, 21/3/2018)

Mengapa Perempuan Rentan Menjadi Korban?

Iya, mengapa perempuan begitu rentan menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan sekian  ketidakadilan lainnya. Apa semata karena pola pikir (mindset) masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki lebih unggul, kuat dan berkuasa daripada perempuan? sehingga laki-laki dapat berbuat sewenang-wenang terhadap perempuan? Iya, budaya patriarki dan seksis yang selalu mengunggulkan lelaki dan menyalahkan perempuan takkan berkembang pesat jika ada kekuatan sistem perlindungan bagi perempuan.

Dari Hasil penelitian yang pernah saya baca dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di beberapa perusahaan mengatakan bahwa, hampir semua pekerja perempuan pernah mengalami kekerasan seperti pelecehan seksual di tempat kerjanya. Apakah benar penyebab kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan disebabkan oleh anggapan masyarakat bahwa posisi pekerja laki-laki lebih unggul dari pekerja perempuan dalam dunia kerja? terlebih lagi jika pekerja perempuan tersebut merupakan pekerja informal, sehingga pekerja perempuan dapat diperlakukan secara sewenang-wenang.

Selain pandangan bahwa posisi lelaki lebih unggul dari perempuan, pekerja perempuan juga dinilai berbeda dengan pekerja laki-laki, termasuk upah yang diterima pekerja perempuan lebih kecil daripada pekerja laki-laki. Hal tersebut menyebabkan mereka dianggap kurang memiliki hak daripada pekerja laki-laki.
Perempuan yang mengalami kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), maupun kekerasan dalam lingkungan kerja masih kerap terjadi di masyarakat kita. Ratusan bahkan hingga ribuan perempuan tidak bersalah menjadi korbannya. Kekerasan bisa saja dilakukan oleh orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal, baik itu pelecehan seksual atau pemerkosaan di tempat-tempat umum, hingga kekerasan terhadap pekerja informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT), buruh tukang cuci, ataupun penjaga toko

Menurut Catatan Tahunan (Catahu) dari Komnas Perlindungan Perempuan tentang data kekerasan terhadap perempuan yang diluncurkan pada tangal 7 Maret 2018, kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2017 sebanyak 348.446 kasus yang dilaporkan dan telah ditangani. Ini merupakan jumlah yang sangat banyak untuk jangka waktu 1 tahun dan data ini memang membuktikan bahwa kasus kekerasan perempuan sangat marak terjadi dan bukan kasus yang dapat dianggap ringan.

Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah KDRT yang termasuk ke dalam ranah privat/personal. Dalam kasus KDRT ini, yang paling banyak terjadi adalah kasus dimana pelakunya merupakan suami kepada istrinya atau ada juga yang dilakukan oleh pacar, disusul dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh ayah kandung sebagai kasus terbanyak kedua yang terjadi terhadap perempuan.

Dari data yang dirilis Komnas tahun 2018, telah membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan oleh siapapun pelakunya termasuk orang yang memiliki hubungan darah. Terbukti dari data yang dikeluarkan oleh Komnas Perlindungan Perempuan di Catahu 2018, dimana kasus kekerasan oleh ayah kandung menempati posisi kedua terbanyak setelah kasus kekerasan oleh pasangan dalam ranah privat/personal.

Selain dalam ranah privat/personal, terdapat juga kasus kekerasan perempuan di ranah publik/komunitas yang salah satunya dapat terjadi kepada pekerja informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT). Menurut Catahu 2018 yang dikeluarkan oleh Komnas Perlindungan Perempuan, kasus kekerasan seksual menempati posisi pertama sebagai kasus kekerasan yang paling banyak terjadi kepada perempuan di ranah publik/komunitas. Kekerasan seksual itu meliputi pencabulan, pelecehan seksual hingga pemerkosaan.

Lalu, Bagaimana dengan Perlindungan terhadap Perempuan Korban?

Sayangnya, selama ini belum adanya regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan di sektor informal. Sehingga sampai saat ini kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan masih terus terjadi. . Kasus pelecehan seksual ataupun pemerkosaan kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT) karena saat ini, terdapat lebih dari 10,7 juta. Mereka tidak memiliki perlindungan apapun dan dapat terancam kekerasan kapanpun dan dimanapun, yang artinya kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi lagi pada hari-hari ke depan.

Dalam sejumlah kasus memang ada tindak lanjut dari pihak berwajib (kepolisian). Namun pada umumnya, kasus kekerasan terhadap perempuan hanya berhenti di kepolisian tanpa ada sanksi jelas. kepada para pelaku. Tentu saja, ini sungguh tak adil bagi kaum perempuan, karena pada akhirnya pelaku tetap mendapatkan kebebasannya dan bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Sementara perempuan korban kekerasan tak mendapatkan perlindungan.

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap pekerja informal seperti kasus yang terjadi pada SF, akhirnya mendorog pemerintah mengeluarkan Undang-undang terkait dengan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan pekerja informal. Hal ini dilakukan agar kaum perempuan dan pekerja informal merasakan keadilan yang seharusnya mereka terima karena sedari dulu, kaum perempuan selalu menjadi korban kekerasan oleh kaum laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar gender.

Untuk mengurangi kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan pekerja informal, pemerintah telah membuat Undang-undang yang ditujukan untuk melindungi pekerja informal khususnya pekerja rumah tangga. Dikutip dari jurnal Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia oleh Wiwik Afifah dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, berikut eksistensi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga:

Pertama adalah pengorganisiran, yaitu Mengorganisir PRT agar menjadi kelompok PRT yang kuat yang dapat melakukan perubahan pada kelompoknya.

Kedua adalah Advokasi, yaitu menginventarisir permasalahan dan potensi PRT untuk di blow up agar menjadi perhatian publik.

Ketiga adalah Pendidikan politik PRT, adalah upaya edukasi bagi PRT agar memahami hak dan kewajiban serta memandirikan PRT untuk mampu membuat keputusan sendiri. Hal ini dilakukan selain untuk membuat PRT memahami tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi mereka, juga untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap PRT dan menangani permasalahan yang terjadi kepada PRT.

Keempat adalah Pendirian Pusat Informasi dan Layanan Perlindungan PRT, pusat informasi dan layanan ini akan mengarahkan PRT apabila mendapatkan permasalahan yang ingin dicegah maupun yang sedang terjadi. Seperti ketika terjadi kekerasan dan ingin melapor atau ingin mencegah terjadinya kekerasan, maka dapat terlbih dahulu meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan PRT tersebut.

Selain pembahasan tentang perlindungan terhadap perempuan PRT, penting juga membahas tentang hak-hak mereka. Pembahasan ini akan saya lanjutkan dalam artikel saya berikutnya tentang hak-hak PRT.

Sumber foto: pixabay

Sumber bacaan: 

Afifah, W. (2018). EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA. 11-12.

Attamimi, N., & Herman. (2017, May 1). 10,7 Juta Pekerja Informal bisa Terancam Kekerasan. Retrieved from Tegas.co: https://tegas.co/107-juta-pekerja-informal-bisa-terancam-kekerasan/

Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi, dan Kependudukan Prov. Jatim. (2013). KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DI JAWA TIMUR. 17.

Lova, C. (2018, September 21). PRT di Cimanggis yang Diperkosa Pencuri Alami Trauma. Retrieved from Kompas.com: https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/21/16061061/prt-di-cimanggis-yang-diperkosa-pencuri-alami-trauma

Pelanggaran Terhadap Buruh Perempuan Masih Tinggi. (2014, April 22). Retrieved from PikiranRakyat: http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2014/04/22/278706/pelanggaran-terhadap-buruh-perempuan-masih-tinggi

Sutikno. (2007). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004. HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, 5-7.

Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. (2018). Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, 1-3.

Utami, T. K. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 15-16.

=========
Keterangan Penulis:
Ellsyea Linawati adalah Mahasiswi Komunikasi, Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta.
Spread the good inspiration
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.